Workshop Peningkatan Kapasitas Adhoc, Bawaslu Tana Toraja Hadirkan Narasumber Pengamat Politik Internasional

TANA TORAJA-- - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tana Toraja menggelar Workshop Peningkatan kapasitas bagi jajaran pengawas Adhoc untuk pengawasan Pilkada 2024, Sabtu (19/10/2024).

Workshop digelar selama 3 hari 18-20 Oktober 2024 bertempat di Aula Hotel Pantan Makale dimana pesertanya adalah 3 Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) dan satu orang staf sekretariat Panwas Kecamatan.

Baca juga: Truck Kanvas VS Motor Trail, Bripda M. Muhaemin Iskandar Meninggal Ditempat di Barru

Dalam kegiatan tersebut para peserta mendapatkan banyak materi dari narasumber - narasumber yang cukup berpengalaman dengan materi-materi yang sangat relevan dengan pengawasan Pilkada 2024.

Ketua Bawaslu Tana Toraja Elis Bua Mangesa dalam sambutannya saat membuka kegiatan mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penguatan dan peningkatan kapasitas bagi jajaran panwascam untuk semakin memaksimalkan tugas pengawasan di wilayah kecamatan masing-masing.

Baca juga: Muhammad Sukadi Kuncoro: UMKM Meningkat Signifikan Ditetapkannya IKN di PPU

"Kita berharap dengan materi-materi yang luar biasa dari narasumber - narasumber yang berpengalaman yang kita hadirkan ini bisa semakin meningkatkan kemampuan dan kapasitas panwas kecamatan dalam melaksanakan tugasnya"

3 narasumber utama yang dihadirkan Bawaslu Tana Toraja dalam workshop tersebut adalah Pengamat politik sekaligus Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia yakni  Engelbert Johannes Rohi atau yang akrab dengan panggilan Jojo Rohi.

Baca juga: Ketua PPIH: Asuransi Jiwa dan Kecelakaan Ditransfer ke Rekening Jemaah Haji

Jojo Rohi adalah salah satu pentolan aktivis mahasiswa 1998 di Surabaya. Basis organisasinya berasal dari GMKI yang merupakan salah satu anggota dari Kelompok Cipayung.

Aktivitasnya di LSM KIPP ini sempat membawanya ke Afganistan (tahun 2004 - 2005) sebagai international observer (Pengamat Internasional) mewakili indonesia untuk kawasan Asia melalui lembaga Anfrel (Asian Network For Free Election) yang berpusat di Bangkok, Thailand.

Baca juga: Pengumuman Resmi BKN Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS Tahun 2024

Selama di Afghanistan, Jojo Rohi ditempatkan di Provinsi yang menjadi kota benteng pertahanan (pusat) Taliban, yaitu Kandahar. Jojo sempat rajin menulis di beberapa media dan juga sempat menjadi kontributor Jawa Pos saat berpetualang di Afghanistan.

Dihadapan peserta workshop Bawaslu Tana Toraja, Jojo Rohi banyak bercerita pengalamannya menjadi pengamat politik dan membandingkan sistem demokrasi di Indonesia dan luar negeri.

Baca juga: Bupati Bulukumba Tidak Hadir di RDP PT Lonsum dan Tokoh Adat, Djaya Jumain Sebut  Andi Utta Abaikan Persoalan Rakyat di Tanah Adat

Jojo Rohi juga banyak berbicara soal 4 garis besar potensi pelanggaran substantif dalam pemilu dan strategi mencegah terjadinya pelanggaran tersebut.

Selain Pengamat Politik Internasional Jojo Rohi, Bawaslu Tana Toraja juga menghadirkan narasumber Drs. M. Khudri Arsyad M.I.Kom dari Perkumpulan Katalis Indonesia yang juga dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial (Stiks) Tamalanrea Makassar.

Khudri Arsyad membawakan materi tentang Analisis Sosial dan Kesiapan Mental bagi Pengawas Pilkada.

Bawaslu Tana Toraja juga menghadirkan narasumber yakni Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli yang memberikan materi tentang bagaimana mengindetifikasi isu krusial pengawasan dilapangan.

Isu-isu krusil tersebut adalah mulai dari Money Politik, netralitas ASN dan kampanye diluar jadwal, dsb.

Baca juga: Forum Pemred SMSI Dukung Jurnalisme Berkualitas

Selain materi-materi dari 3 narasumber utama tersebut, Bawaslu Tana Toraja juga banyak berdikusi seputar mekanisme penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang dibawakan langsung oleh Pimpinan Bawaslu Tana Toraja Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Widiyatmo.

Juga materi seputar strategi Pengawasan Tahapan Kampanye dari Pimpinan Bawaslu Tana Toraja Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dan Humas (HPPH) Theofilus Lias Limongan menjadi materi penting yang diberikan kepada peserta dalam pertemuan tersebut.

Peserta juga mendapatkan materi seputar identifikasi kerawanan tahapan kampanye dan strategi pengawasan. 

(Tim Redaksi)